Bahwa penahanan atas diri suami pemohon oleh termohon tersebut adalah tidak sah karena tidak didukung dasar menuntut hukum sebagaimana ditentukan uleh undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 21 ayat (4) Huruf a dan Huruf b Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan kitap Undang-undang Hukum Acrara Pidana.